TONDANO. JENDELAANALISIS.COM– Arah pembangunan Kabupaten Minahasa tahun 2027 mulai dipetakan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Minahasa, Tondano, Selasa (3/11/2026).
Namun, bagi Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., kesepakatan anggaran tersebut bukan sekadar tahapan administratif dalam siklus penyusunan APBD. Lebih dari itu, KUA-PPAS menjadi pijakan penting untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Bupati Robby menegaskan, setiap rupiah uang daerah harus dikelola secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kesepakatan ini adalah wujud komitmen bersama. Di tengah tantangan pembangunan yang kian kompleks, setiap rupiah anggaran daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan memberikan dampak sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembenahan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan,” tegas Robby dalam sambutannya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa atas kerja sama konstruktif selama proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan tersebut.
Selain fokus pada perencanaan anggaran tahun 2027, Bupati Robby turut memberikan perhatian terhadap stabilitas ekonomi daerah, khususnya menjelang perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun.
Seluruh jajaran perangkat daerah diinstruksikan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok.
Pemkab Minahasa bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta memperketat pemantauan ketersediaan stok dan perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar. Langkah ini dinilai penting agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu.
Sementara itu, Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, S.E., menyampaikan apresiasi atas terbangunnya sinergi dan kemitraan antara lembaga legislatif, eksekutif, Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi yang harmonis menjadi modal penting dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.
“Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh pihak dari awal hingga selesainya rapat paripurna ini. Kerja sama dan kemitraan yang harmonis ini menjadi modal penting untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Minahasa ke depan,” ungkap Franky.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua I Adrie Kamasi, S.H., M.H., dan Wakil Ketua II Putri M. Pontororing, S.E.
Rapat dinyatakan terbuka untuk umum setelah kuorum terpenuhi dengan kehadiran 25 anggota DPRD.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., unsur Forkopimda, para Asisten, pimpinan instansi vertikal, tim ahli DPRD, insan pers, serta perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Manado (Unima).
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, tahapan penyusunan APBD Minahasa selanjutnya diharapkan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.(ONK)
