MINAHASA. JENDELAANALISIS.COM– Kemitraan pemerintah dan pers bukan sekadar hubungan formalitas. Keterbukaan informasi, komunikasi yang responsif, serta penghargaan terhadap fungsi kontrol sosial menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan. Komitmen tersebut mengantarkan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., (RD-VaSung) menerima penghargaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara Award 2026.
Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dianugerahi penghargaan dalam kategori “Kepala Daerah yang Paling Responsif Terhadap Pers” pada malam penganugerahan PWI Sulut Award 2026 yang berlangsung di Courtyard by Marriott Manado, Sabtu (7/11/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, didampingi Ketua PWI Sulut, Sintya Bojoh. Penghargaan diterima Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa, Agustivo Tumundo, S.E., M.Si., yang hadir mewakili Bupati dan Wakil Bupati.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kepemimpinan RD-VaSung dalam mendukung pembangunan daerah, pengembangan sumber daya manusia, sekaligus membangun hubungan kemitraan dengan insan pers.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pemerintah dan pers tidak seharusnya ditempatkan pada posisi berseberangan. Sebaliknya, keduanya merupakan mitra strategis dalam mengawal demokrasi dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik.
Menurut Munir, di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial, pers profesional memiliki tanggung jawab besar menghadirkan informasi yang benar, akurat, dan terverifikasi.
“Media bukan lawan pemerintah, melainkan mitra strategis untuk memajukan daerah. Bersama para pemangku kepentingan, PWI ikut merawat dan menjaga demokrasi serta mendorong pembangunan agar berjalan dengan baik,” tegas Munir.
Direktur Utama LKBN Antara tersebut juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dan integritas wartawan. Produk jurnalistik yang dihasilkan berdasarkan fakta, verifikasi, dan kode etik merupakan sumber informasi yang sehat bagi masyarakat.
Ia bahkan mengingatkan pemerintah agar tidak alergi terhadap wartawan, mengingat pers memiliki fungsi kontrol sosial dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Saya mengajak pemerintah untuk mendorong kemitraan, merangkul wartawan, dan mudah diwawancarai demi keterbukaan informasi publik,” pesannya.
Munir juga mengingatkan agar praktik intimidasi dan pemerasan oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan tidak dibiarkan karena mencederai profesi jurnalistik.
Sementara itu, Agustivo Tumundo yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati Minahasa menyampaikan apresiasi kepada PWI Pusat dan PWI Sulut atas penghargaan yang diberikan.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah, tetapi juga didedikasikan bagi seluruh masyarakat Minahasa dan insan pers yang selama ini turut mengawal jalannya pemerintahan serta pembangunan daerah.
“Penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus memperkuat kemitraan strategis bersama PWI,” ungkap Tumundo.
Ia menambahkan, pers yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik merupakan pilar penting dalam menyampaikan informasi serta narasi pembangunan yang sehat dan edukatif kepada masyarakat.
“Kami percaya bahwa pers yang profesional, memiliki integritas, dan menjunjung tinggi kode etik adalah pilar penting dalam menyampaikan narasi pembangunan yang sehat serta mendidik bagi warga Minahasa,” tambahnya.
Ketua PWI Sulut, Sintya Bojoh, turut menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang selama ini terbangun antara wartawan dengan pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan lainnya.
Ia berharap kemitraan tersebut terus diperkuat demi mendukung kemajuan daerah dan kehidupan pers yang semakin profesional di Sulawesi Utara.
Malam penganugerahan PWI Sulut Award 2026 turut dihadiri jajaran Forkopimda Sulawesi Utara, para Kepala Daerah penerima penghargaan, perwakilan perbankan, serta pimpinan sektor swasta se-Sulawesi Utara. (ONK).
