JENDELAANALISIS.COM — Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya mendukung penguatan sektor pariwisata dan agrobisnis melalui harmonisasi regulasi.
Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS., MAP., dan Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., menghadiri Seminar Hukum bertema “Optimalisasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Mengharmonisasikan Regulasi Daerah untuk Akselerasi Sektor Pariwisata dan Agrobisnis di Sulawesi Utara”, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum Tondano ini menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH., MH., bersama Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. Ferry Tass, SH., M.Hum., M.Si.
Seminar tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam memastikan berbagai regulasi daerah dapat berjalan selaras, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung percepatan pembangunan sektor pariwisata dan agrobisnis.
Turut hadir Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Amin Sutikno, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Unsrat Prof. Dr. Jacobus Ronald Mawuntu, SH., M.Hum., serta akademisi Politeknik Negeri Manado Prof. Dr. Dra. Bet El Silisna Langaranse, MM Tour.
Hadir pula Forkopimda Kabupaten Minahasa dan jajaran pemerintah daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara dan Kota Manado, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara baik secara langsung maupun virtual melalui Zoom, jajaran Kejati Sulut, jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sulut, para hakim, PPNS, instansi vertikal serta pimpinan BUMN dan BUMD.
Sambutan Bupati Minahasa Robby Dondokambey mengatakan, Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi merupakan bagian penting dalam menciptakan iklim pembangunan yang aman secara hukum, sekaligus membuka ruang investasi dan pengembangan potensi daerah.
Bagi Minahasa, penguatan sektor pariwisata dan agrobisnis dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga menambahkan, Karena itu, dukungan hukum yang kuat diharapkan dapat mempercepat implementasi program pembangunan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi di lapangan.
“Melalui forum ini, sinergi pemerintah daerah dengan Jaksa Pengacara Negara diharapkan semakin diperkuat, sehingga kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, memiliki kepastian hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.” Tutupnya. (ONK).
