MINAHASA.JENDELAANALISIS.COM – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., yang akrab disapa VaSung, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Peran Gubernur bersama Komisi II DPR RI, Senin (12/10/2026). Kehadiran VaSung mewakili Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk membahas peran gubernur dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan itu, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, diwakili Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H. Turut hadir sejumlah anggota Komisi II DPR RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
Anggota Komisi II DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut, yakni Dede Yusuf Macan Effendi, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika Mamana Sitepu, Ahmad Irawan, Dadang M. Naser, Ahmad Wazir Noviadi, Longki Djanggola, Ali Ahmad, Mardani Ali Sera, Aus Hidayat Nur, dan Ahmad Heryawan.
Pembahasan dalam rapat koordinasi ini difokuskan pada penguatan komunikasi, penyelarasan pemahaman, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya.
Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, khususnya dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan fungsi pembinaan serta pengawasan, menjadi salah satu aspek penting yang dibahas dalam forum tersebut.
Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Kehadiran Wabup Vanda Sarundajang dalam forum tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah kabupaten dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta lembaga legislatif.
Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa, sinergi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan berjalan selaras, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Terpantau media ini, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, bertukar pandangan, serta memperdalam pemahaman mengenai materi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah Kabupaten Minahasa senantiasa mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional, berintegritas, serta berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Dengan koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efektif dan akuntabel, sekaligus mampu mendorong pembangunan berkelanjutan serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara.(ONK).
