JAKARTA. JENDELAANALISIS.COM– Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong penguatan akses keuangan sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran perwakilan Pemkab Minahasa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S. M.AP., mewakili Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., perwakilan Pemerintah Kabupaten Minahasa menghadiri kegiatan yang berlangsung di JIExpo Convention Center, Jakarta Pusat, dengan mengusung agenda percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Rakornas TPAKD menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama lembaga keuangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Percepatan akses keuangan diharapkan mampu membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya ini juga menjadi bagian penting dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan keuangan yang aman, mudah dijangkau, dan sesuai kebutuhan.
Bagi Kabupaten Minahasa, penguatan akses keuangan daerah memiliki arti strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM dan kelompok produktif yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
Melalui partisipasi dalam Rakornas TPAKD, diharapkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, serta sektor jasa keuangan semakin kuat sehingga program perluasan akses keuangan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gubernur Bank Indonesia, para menteri, Kepala Staf Kepresidenan RI, Kepala Badan Pusat Statistik RI, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara RI, Sekretaris Kabinet RI, Ketua Komisi XI DPR RI, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan lembaga strategis nasional tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemerataan akses keuangan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.(ONK).
