MINAHASA, JENDELAANALISIS.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah kehidupan masyarakat. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., saat menghadiri kegiatan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN, pelajar, serta pelaku usaha. Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Bersama Dalam Membangun Budaya HAM di Provinsi Sulawesi Utara” tersebut berlangsung pada Kamis, 10 September 2026, bertempat di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto, M.AP., serta Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay, SH., MH. Kehadiran Bupati Robby Dondokambey menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM.
Penguatan kapasitas HAM dinilai penting bukan hanya bagi aparatur pemerintah, tetapi juga bagi pelajar dan pelaku usaha sebagai bagian dari elemen masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai HAM diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan sosial, pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha yang semakin menghargai hak serta martabat setiap warga negara.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, budaya HAM diharapkan tidak berhenti pada pemahaman secara teoritis, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa, penguatan budaya HAM juga menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Aparatur sipil negara dituntut mampu memberikan pelayanan secara adil, nondiskriminatif, transparan, serta menghormati hak-hak masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo, Mangatas Nadeak, S.Pd., SH., MH., bersama jajaran; Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili; jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; Rektor UNIMA; Rektor UNSRAT atau yang mewakili; ASN; para pelajar; serta pelaku usaha.
Sementara itu, Bupati Minahasa turut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta Kepala Bagian Kerja Sama.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam agenda tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjadikan HAM sebagai bagian dari budaya pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan dan menghormati hak setiap warga. (ONK)
